Jakarta, 11 Oktober 2022 – Kolaborasi dan dukungan internasional diperlukan untuk mendorong Indonesia melaksanakan transisi energi menuju energi terbarukan yang bersih, terjangkau, dab handal. Selain memberikan bantuan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan, pengalaman negara maju maupun organisasi internasional dalam melangsungkan transisi energi dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merencanakan transisi energi yang melibatkan partisipasi publik. Proses pembelajaran ini bisa dipercepat dengan komitmen asistensi teknis yang tepat dari negara maju ke negara berkembang.
Owen Jenkins, Duta Besar Inggris, pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022 menuturkan pihaknya mendukung percepatan transisi energi di Indonesia terutama dalam mendorong kebijakan pembiayaan dari sektor swasta.
“Di Inggris, sektor swasta lah yang berperan dalam mendorong investasi energi dan menurunkan biaya teknologi energi baru dan terbarukan. Hal yang sama juga kami harapkan dapat terjadi di Indonesia,” ujar Jenkins.
Senada, Jiro Tominaga, Country Director, ADB Indonesia mengatakan kebijakan yang tepat akan mampu menarik minat swasta dalam mendorong energi terbarukan. Selain itu, ia menyoroti pula isu taksonomi dalam pembiayaan iklim, yang tidak memasukkan pembiayaan terhadap penurunan secara bertahap PLTU batubara, membuat investor enggan berinvestasi.
“Hal ini perlu menjadi perhatian internasional untuk mempunyai taksonomi yang memberikan insentif bagi pembiayaan swasta untuk penurunan secara bertahap PLTU batubara, terutama bagi Indonesia yang sekitar 60% pembangkitan listriknya berasal dari batubara,” jelas Tominaga.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sylvi J. Gani, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI. Menyiasati keterbatasan taksonomi tersebut, pihaknya melibatkan bank multilateral dan filantropi untuk membiayai transisi energi.
Sementara itu, Jerman sebagai pemegang kepemimpinan G7 tahun 2022 menempatkan isu transisi energi menjadi prioritas penting dalam agendanya.
“Kami mendorong pengembangan pasar dalam mempercepat peralihan ke energi bersih melalui kemitraan multilevel yang juga melibatkan Indonesia,” imbuh Thomas Graf, Chargé d’Affairs Kedutaan Jerman untuk Indonesia. Ia juga menyampaikan terbitnya Perpres 112/2022 dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk energi terbarukan yang akan dibeli oleh PLN, merupakan langkah penting yang patut diapresiasi.
Executive Vice President Pembangkitan dan EBT PT PLN (Persero), Herry Nugraha menyebutkan untuk mendukung upaya pensiun PLTU, PLN mempersiapkan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi untuk dapat mengakomodasi masuknya pembangkit dari sumber energi baru terbarukan.
“PLN melakukan banyak studi untuk mengantisipasi hal tersebut. Di sisi distribusi, kami melakukan studi tentang jaringan pintar (smart grid),” tutur Herry.
ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman).
